WVI Indonesia Dukung Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Layanan KIA

Kefamenanu – Peningkatan pelayanan dasar adalah salah satu strategi utama penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Secara khusus, dalam RPJMN tersebut, paket pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan meliputi, identitas hukum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan perumahan dan sosial.

Dengan berbagai dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik dan pelayanan dasar tersebut, maka peningkatan pelayanan publik termasuk pelayanan dasar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah.

Guna mendorong akuntabilitas tersebut, keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Untuk mendukung keterlibatan dalam mendorong akuntabilitas pemerintah, maka sejak tahun 2014, Wahana Visi Indonesia (WVI) mengimplementasikan suatu program yang bernama Suara dan Aksi Warga Negara untuk Akuntabilitas pemerintah dan peningkatan layanan dasar kesehatan ibu dan anak di 60 desa yang terletak di sebelas Kecamatan di Kabupaten Kupang, TTU dan Sikka.

Program ini didukung oleh Bank Dunia melalui program Global Partnership for Social Accountability (GPSA).

Andreas Sihotang, Program Manager GPSA, Wahana Visi Indonesia, dalam press releasenya yang diterima wartawan, Sabtu (9/6) mengatakan, melalui program ini, masyarakat di 60 desa diajak untuk mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mengenal peraturan dan kebijakan pemerintah terutama menyangkut standar pelayanan yang harus dipenuhi difasilitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam suara dan aksi warga negara, penyedia layanan dilibatkan dalam pemantauan standar, dimana mereka membandingkan kondisi aktual layanan mereka terhadap standar pelayanan yang harus tersedia sesuai aturan dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, masyarakat diajak untuk memberikan penilaian dengan menggunakan kartu penilaian, dimana masyarakat menilai kinerja layanan yang tersedia berdasarkan harapan mereka.

Hasil dari pemantauan standar dan kartu penilaian ini didialogkan dalam pertemuan tatap muka antara masyarakat, penyedia layanan dan pemerintah untuk menyepakati rencana aksi yang harus dilakukan untuk peningkatan pelayanan dasar.

Andreas menjelaskan, setelah empat tahun melaksanakan program Wahana Visi Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sikka, Kupang dan TTU menyelenggarakan kegiatan Festival Pembelajaran Suara dan Aksi Warga Negara untuk Akuntabilitas Pemerintah dan Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dilakukan secara beruntun pada tanggal 4-5 Juni di Kupang, Sika, tanggal 6-7 Juni di Kabupaten Kupang dan 7-8 Juni di Kabupaten TTU.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes melalui Asisten I Setda TTU, Wilybrodus Apaut menyambut baik setiap upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan sosial dasar.

Menurutnya, program suara dan aksi warga yang dilakukan WVI merupakan sebuah praktek cerdas dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat memperbaiki kwalitas pelayanan publik secara santun dan beradab.

Ia berharap, semoga dengan kegiatan ini, pemerintah daerah semakin termotifasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, karena kesehatan adalah investasi untuk membangun daerah dan untuk penanggulangan kemiskinan.

“Saya meminta praktek cerdas ini, bisa direplikasi oleh semua organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik,”tandasnya.

Sementara itu, menanggapi program suara dan aksi warga negara yang dilakukan oleh WVI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, dr. Zakarias E. Fernandes, M. Kes mengatakan, dengan adanya kegiatan penilaian terhadap Puskesmas, Polindes, Pustu dan sebagainya, Dinkes mulai mengembangkan diri dan menyempurnakan pelayanan.

“Yang lebih menyenangkan lagi adalah salah satu fungsi puskesmas sebagai pusat pergerakan peran serta masyarakat menjadi lebih meningkat,”akunya.

Fernandes mengaku, dari hasil diskusi dengan warga desa, fasilitator desa, pemerintah desa dan penyedia layanan seperti kader Posyandu, bidan desa dan Kepala Puskesmas menunjukan bahwa program ini telah memberikan beberapa perubahan seperti peningkatan pengetahuan masyarakat dan penyedia layanan mengenai standar pelayanan, peningkatan kepercayaan diri masyarakat untuk berani berbicara di depan umum dan menyampaikan pendapat.

Meningakatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, meningkatnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kesehatan ibu dan anak (KIA), meningkatnya transparansi pemerintah desa, bertambahnya sarana dan prasarana layanan fasilitas kesehatan ibu dan anak.

Meningkatnya akses ke layanan kesehatan ibu dan anak, bertambahnya tenaga kesehatan di desa, bidan desa semakin ramah dalam memberikan pelayanan, meningkatnya penggunaan layanan kesehatan ibu dan anak dan kerjasama yang semakin baik antara masyarakat, penyedia layanan dan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. (Lius)