Wabup Tuban: Pacu Kontribusi Pajak Melalui KSWP

Tuban – Peran penting Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mengemban tugas untuk menghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita, Yakni masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam bidang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mengemban amanah yang tidak ringan, antara lain harus meyakinkan masyarakat bahwa kita semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak untuk kepentingan penerimaan negara.

Dalam APBN tiga tahun terakhir yaitu 2016-2018, dominasi kontribusi pajak terhadap pendapatan negara semakin tinggi. Tahun 2016 hanya sekitar 68,76%, tahun 2017 sekitar 71,52% dan tahun 2018 sebesar 73,14%. Itu menunjukkan pajak masih amat dominan jadi sumber pendapatan untuk kelanjutan pembangunan.

Dari persentase tersebut menegaskan bahwa peranan perpajakan sangat penting untuk pembangunan nasional. Sehingga selama pos pendapatan negara lainnya belum mampu mengimbangi kontribusi perpajakan, maka kinerja perpajakan akan sulit terlepas dari sorotan utama publik.

Perpajakan akan selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan negara.

Untuk Kabupaten Tuban sendiri Dana Transfer ke daerah yang sebagian besar bersumber dari Penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.834.372.260. terdiri dari Dana Alokasi Umum sejumalah Rp. 1.103.617.668, Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 329.626.556. Untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 98.805.803, Dana Intensif sebesar Rp. 49.933.678 dan Dana Desa sebesar Rp. 252.388.557.

Saat ini sudah begitu banyak peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DJP. Sosialisasi maupun program tentang peningkatan pembayaran Pajak dilakukan, melalui media cetak maupun elektronik serta dalam berbagai forum lainnya.

Dampaknya yang kita harapkan makin banyak orang yang sadar akan kewajiban membayar Pajak.

“Salah satu Program yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak adalah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Dalam proses Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan adalah melakukan cek validitas Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Konfirmasi Penyampaian SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir,” jelas Kepala DJP Jawa Timur II, NeilMaldrin Noor, Senin (19/2).

Tujuan dari program ini adalah dengan adanya Konfirmasi ini maka akan dapat diketahui dengan mudah apakah WP yang mempunyai kegiatan di wilayah Kab/Kota tertentu sudah memiliki NPWP.

Kepatuhan Wajib pajak dapat terdeteksi secara dini, karena yang menjadi tolok ukur dalam pencagahan korupsi adalah Wajib Pajak yang Patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sehingga diharapkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk selanjutnya tidak mengalami permasalahan dan mampu mencegah tidak pidana korupsi

Dengan mudahnya mendeteksi NPWP maka dalam jangka waktu ke depan penerimaan PPh Pasal 21, PPh OPDN, yang menjadi komponen bagi hasil akan dapat ditingkatkan.

Dengan adanya konfirmasi status wajib pajak tersebut seluruh lini di pemerintahan pusat maupun daerah ikut mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sumber penerimaan negara terbesar adalah dari Pajak.

“Kalau pengusaha di luar Tuban dalam ketentuan perpajakan sudah diatur. Nanti dilihat syarat dan kondisi Kalau pusat disini, itu dia harus dilihat NPWP cabang.
Kalau sama sekali tidak NPWP, maka tidak ada bagi hasilnya. Karena PPh perusahaan itu tidak ada bagi hasil, ” katanya.

Sementara itu, Wabup Tuban, Noor Nahar Husein saat dikonfirmasi mengatakan bahwa seluruh pendaftar perijinan harus mematuhi aturan yang ada. Yakni salah satunya harus terintegritas dengan perpajakan. Menjadikan prioritas utama dari salah satu persyaratan ini merupakan bentuk kontrol yang baik.

Lanjutnya, untuk pengusaha luar daerah yang memiliki usaha pokok di wilayahnya, tetap akan dilakukan penertiban sesuai kaidah yang ada. Nantinya, pihak perpajakan akan mengkroscek, sehingga bisa tertib pajaknya.

“Bagus ini ya konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Kalau memang dia pengusaha diluar ya kita lihat integritasnya, bisa dicek itu. Jelas bisa tertib pajak semua, karena kalau mau mengurus perijinan harus ada laporan pajaknya,” pungkasnya. (Afi)