Terkait Pembagian CSR Tidak Rata, Kades Cupat: Suasana Kondusif, Disini Beda Dengan Daerah Lain

Bangka Belitung – Permasalahan eksplorasi pertambangan timah di laut dalam beberapa waktu sempat mencuat menjadi polemik tak berkesudahan.

Beberapa waktu yang lalu, stakeholder di Provinsi Babel telah menginisiasi soal Rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) di Bangka Belitung, sebab dinilai sebagai salah satu syarat dari kepentingan tambang laut,

Perlu diketahui, konflik pertambangan di Bangka Belitung kerap terjadi. Dan tentunya menjadi persoalan bagi aparat setempat.

Penolakan ini biasanya adanya gesekan antara kegiatan penambangan timah di laut dengan aktivitas nelayan dalam mencari nafkah, belum lagi kawasan wisata yang porak-poranda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, ada nada kurang sedap terkait pembagian fee KIP di wilayah Desa Cupat Bangka Barat, yang diduga dilakukan oleh oknum Kades setempat. Modusnya adalah dengan mencekik rupiah hingga pembagian dirasakan tidak sesuai.

“Iya kemarin sebelum lebaran kami dibagikan dana csr atau fee kapal isap 428.000 rupiah per kepala, tapi nama saya jangan dimasukan ke media ya pak,” ungkap sumber seraya mewanti-wanti, Selasa (03/07).

Keterangan sumber tadi saat dikonfirmasi via sambungan seluler oleh awak media, apakah benar terjadi demikian, serta-merta dibantah oleh Kepala desa Cupat Taridi, dimana tadi Ia mengatakan bahwa persoalan csr dari pengusaha KIP sudah diserahkan ke penduduk, dan dinilainya tidak ada masalah.

“Iya pak, darimana? Oh soal CSR sudah dibagikan kok pak, tidak ada masalah, untuk situasi dan kondisi aman saja sampai saat ini,” cetusnya dalam pembicaraan di telepon.

Ia juga mengungkapkan perihal adanya penolakan beberapa elemen masyarakat di desa lainnya, pihaknya menilai tidak terjadi di daerahnya, sebab dikatakannya masyarakat desa Cupat menerima kehadiran KIP.

“Iya di desa Rambat memang kalangan nelayan yang menolaknya tapi daerah kami beda dengan desa tersebut, disini masyarakat menerima,” kata Taridi.

Namun keterangan ini justru bertolak belakang dengan keterangan Ketua Nelayan Desa Airnyatoh Baba, beberapa minggu kemaren dimana Ia mengatakan bahwa, hampir seluruh nelayan dari 12 desa termasuk desa Airnyatoh dan Cupat menolak kehadiran KIP di wilayahnya.

“Karena sudah mengganggu proses mencari ikan atau udang yang jadi mata pencaharian mereka,” pungkasnya. (LH)