Terkait Kasus Armuji, Ini Pendapat Jaksa

Surabaya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya selaku tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) mengaku telah memberikan pendapat hukum kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya atas kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji yang dilaporkan Ali Azhar, seorang guru di Surabaya melalui M soleh, kuasa hukumnya.

Kasi Pidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo, SH, MH, mengatakan bahwa pada kasus ini ada dua jaksa yang diterjunkan untuk membedah dugaan pelanggaran Pemilu.

“Dua kali pemamparan, dan kami sudah berikan pendapat ke Panwaslu,” kata Didik Adyotomo saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (6/6).

Kendati demikian, Pria yang akrab disapa Dadit ini enggan membeberkan pendapat yang diberikan pada Panwaslu, apakah kasus yang dilaporkan ini ada unsur pidananya atau tidak.

“Intinya kami sudah berikan pendapat, dan Panwaslulah yang akan memutuskannya,” pungkasnya.

Dijelaskan Didik, secara yuridis sesuai Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, laporan pengadu masih minim bukti.

“Bunyi pasal itu tidak mengatur tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub) melainkan ditujukan pada Pemilihan Bupati (Pilbup) atau Pemilihan Walikota (Pilwali),” jelasnya.

Pada kasus ini, lanjut Didik, pihaknya bukan hanya membedah pasal 69 huruf h saja, tim Gakumdu juga membedah unsur pasal lain pada kasus ini. Pasal yang dibedah itu diantaranya pasal 71 dan pasal 187.

“Nah, dalam penjelasan pasal lain Ketua DPRD bukanlah pejabat negara hal itu bisa dilihat pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN),”sambung Didik Adyotomo.

Tak hanya itu, DPRD boleh menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon (paslon) saat Pilkada, asal harus cuti dari jabatannya sebagai DPRD.

“Boleh saja, asal dia dalam posisi cuti,”ujarnya.

Pada pembedahan kasus ini ada 4 istitusi yang dilibatkan Panwaslu untuk diminta pendapat hukum, diantaranya, Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. (son)