Tak Dapat Diberantas, Ternyata Calo dan Petugas Samsat Saling Kerjasama

SURABAYA – Kendati dalam pasal 15 huruf C UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisan jelas-jelas dinyatakan bahwa percaloan merupakan penyakit masyarakat, sehingga dinas Pendapatan Jatim dan aparat kepolisian seolah jijik dengan memasang spanduk bertuliskan ‘Area Ini Bebas Dari Calo’, dan ‘Jangan Dekati Calo’ di area gedung Samsat, ternyata, kuatnya jalinan kerjasama antara calo dengan orang dalam, yaitu petugas pelayanan di Samsat, membuat bisnis percaloan tetap langgeng dan tak dapat diberantas hingga saat ini.

“Saya kenal semua sama orang dalam. Makanya gampang kalau mau mengurusi surat-surat kendaraan bermotor, mana berkasnya, biar saya uruskan,” kata sebut saja “Mat” salah satu calo di Samsat Surabaya kepada wartapedia.com, Jum’at (12/01/2018).

Ketika ditanya berapa ongkos jasa yang harus dibayar pemilik kendaraan bermotor agar berkas yang dia ajukan cepat selesai dan tidak ditolak petugas meski persyaratannya kurang lengkap, Mat menolak menjawab kepastian ongkosnya,

“Wow, kalau itu tergantung tingkat kesukitannya Mas, sampeyan mau urus apa sih.?,” jawab Mat 

Baca juga : Calo Samsat, Penyakit Masyarakat Yang Tak Pernah Diberantas

Dipastikan, akrabnya hubungan pertemanan antara calo dengan petugas Samsat membuat profesi calo, meski dianggap sebagai penyakit masyarakat tak akan pernah dapat diberantas. Mat mengaku mampu meraup uang hingga ratusan ribu setiap hari, karena jasanya banyak dibutuhkan warga yang tidak mau dipersulit saat  mengurus surat-surat kendaraanya.

“Ayo saya bantu, saya jamin surat-surat kendaraan bermotor sampeyan bisa selesai hari ini, tanpa ada penolakan, meski persyaratannya kurang lengkap,” tambah Mat

Masih maraknya praktek percaloan seperti yang dilakukan Mat dilingkungan Samsat seperti in, menyebabkan warga masyarakat harus menyiapkan uang lebih banyak lagi ketika meminta bantuan calo menguruskan surat-surat kendaraanya.

Mat mencontohkan tarif yang harus dibayarkan pengguna jasa untuk perpanjang STNK sekitar Rp 250 sampai 350 ribu.

“Biaya itu belum termasuk bayar pajaknya lho,” kata Mat. Padahal, jika mengurus sendiri, tarifnya tak sampai Rp 200 ribu.

Ada permintaan dan ada penawaran, hukum ekonomi inilah yang membuat percaloan di Samsat tak dapat dipisahkan. Walau undang-undang tidak ada yang melegalkan percaloan.   (Han/Son)

#Ikuti penelusuran wartapedia.com selanjutnya membongkar praktek percaloan di samsat