Siswi Dihukum Squat Jump Hingga Lumpuh, KPAI Dorong Percepatan Perpres Sekolah Ramah Anak

Jakarta – KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus cedera berat yang dialami oleh seorang siswi SMA di Mojokerto, ananda MH Dwi Aprilia, setelah menjalani hukuman squat jump di sekolahnya lantaran terlambat datang ke kegiatan ekstrakurikuler Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya.

Mirisnya, kasus ini terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bersama presiden pada 23 Juli 2018 di Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam keterangan pers yang dikirimkan pada wartapedia, KPAI menyatakan, berdasarkan data jumlah kasus kekerasan fisik di pendidikan paling tinggi.

Data bidang pendidikan KPAI per Mei 2018 menyebutkan ada 161 kasus, adapun rinciannya sebagai berikut : anak korban tawuran sebanyak 23 (14,3%) kasus, anak pelaku tawuran sebanyak 31 (19,3 %)kasus, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 (22,4 %) kasus, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 (25,5%) kasus, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 (18,7%) kasus.

Tahun 2018 kasus pendidikan menempati posisi ke 4 teratas setelah kasus pornografi dan cybercrime.

Terkait tragedi kekerasan yang mencoreng dunia pendidikan ini, KPAI menyampaikan poin pertama, kasus ini harus diusut tuntas motif dan otak pelaku penghukuman fisik yang berpotensi membahayakan anak. Harus ada penegakan aturan agar ada efek jera bagi siapapun pelaku kekerasan di sekolah.

Yang kedua Jika ditemukan unsur kelalaian pihak sekolah dalam kontrol kegiatan ekskul di sekolah, maka Pihak sekolah wajib bertanggung jawab, apalagi peristiwanya terjadi di lingkungan sekolah.

Pihak sekolah seharusnya memiliki kewajiban melindungi peserta didiknya dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya,”.

Selanjutnya pada butir ketiga, KPAI akan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk memeriksa pihak sekolah dan menegakan aturan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik dari kekerasan.

Dan keempat, KPAI akan melakukan pengawasan lapangan untuk bertemu korban dan keluarganya, mengunjungi sekolah untuk meminta kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat.

Saat pengawasan, KPAI juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Mojokerto terkait rehabilitasi kesehatan korban yang harus melibatkan Dinas Kesehatan Mojokerto dan rehabilitasi psikologis (karena korban mengalami trauma) dengan melibatkan Dinas PPPA dan P2TP2A kabupaten Mojokerto.

Pembiayaan pengobatan dan pemulihan korban seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui OPD terkait.

“Data masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, untuk itu KPAI mendorong percepatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Ramah Anak (SRA). Saat ini dari 260 ribu sekolah dari jenjang SD hingga SMA/sederajat baru 8000 an sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA),” lanjut Retno pada poin kelima.

Perpres SRA akan melibatkan kementerian terkait dalam pelaksanaannya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kehadiran Perpres SRA diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan di sekolah dan menjamin tumbuh kembang anak berdasarkan pemenuhan hak-hak anak dalam lima klaster Konvensi Hak Anak (KHA).

Perpres SRA selama dua tahun terakhir mandek pembahasannya. Kasus kekerasan fisik yang dialami ananda Dwi harus dijadikan momentum bersama mempercepat ditandatanganinya Perpres SRA oleh Presiden. (LH/kpai)