PILGUB JATIM
PILGUB JATIM

Sidang Gugatan Pilkada Jatim : MK Putuskan Tolak Gugatan Khofifah

Tuesday, 08 October 2013 12:02

Sedikitnya ada 6 tuduhan yang diajukan BerKah ditolak oleh MK

JAKARTA - Sidang gugatan Pilkada jatim, memutuskan menolak gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi (Berkah) selaku pemohon dalam perkara sengketa Pilkada Jatim terhadap termohon KPU Jatim dengan pihak terkait Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

"Majelis hakim telah mengambil keputusan menolak permohonan BerKah seluruhnya," ujar Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan Pilkada Jatim di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (7/10) sore.

"keputusan tersebut diambil setelah mahkamah membaca dan mendengarkan keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan jawaban termohon, serta pihak terkait" Katanya, seperti dilansir laman kominfo jatim.

Menurutnya, sedikitnya ada 6 tuduhan yang diajukan BerKah ditolak oleh MK. Tuduhan Berkah terhadap adanya penyelewengan dana hibah tidak dibenarkan. Alokasi anggaran 2009-2012 memang mengalami peningkatan bukan karena menjelang Pemilukada.

Demikian pula dengan Program Jalin Kesra yang dicanangkan pasangan Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (KarSa).

"Dana hibah dan bansos yang ditujukan semuanya untuk pemenangan KarSa, tidak benar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.  Tidak ada kaitannya pencairan anggaran itu dengan Pilkada," tegasnya.

Gagalnya pemohon menjadi pasangan calon (Paslon) dimentahkan majelis hakim. Kegagalan itu murni kesalahan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.

"MK memutuskan pemohon tidak cukup bukti meyakinkan pihak terkait (termohon) dalam yang berhubungan dengan terpenuhi syarat atau tidak," tuturnya.

Jika ada penjegalan, dalam amar putusannya, itu tetap tidak terbukti secara signifikan memperngaruhi kebebasan para pemilih. Buktinya, jumlah pemilih dalam Pilgub jatim 2013 ada peningkatan dibanding Pilgub Jatim 2008.

Dengan keputusan MK ini, KPU Jatim akan segera menyampaikan keputusan MK ke DPRD Jatim untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat sebagai penetapan SK yang akan menjadi syarat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Februari mendatang. (c8/lik)

 

Sidang Gugatan Khofifah Tetap Berjalan Meski Ketua MK Ditangkap KPK

Saturday, 05 October 2013 10:06

Penangkapan Akil Mochtar tidak akan berpengaruh terhadap pengambilan putusan sidang gugatan pilkada jatim

SURABAYA - Meskipun ketua MK Akil Mochtar terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di rumah dinasnya, Rabu (2/10) malam, sidang pleno gugatan Pemilukada Jawa Timur yang disidangkan di MK tetap berjalan sesuai jadwal. Dimana, pada Senin (7/10) merupakan hari pengambilan keputusan dari MK.

"Putusan sengketa pilkada dilakukan melalui rapat pleno yang minimal dihadiri oleh tujuh orang hakim konstitusi" Kata Kuasa Hukum KPU Jatim, Fahmi Bachmid di Surabaya, Kamis (3/10)

"Kalau Pak Akil tidak ada berarti jumlah hakim konstitusi masih ada delapan orang sehingga tak akan pengaruhi putusan," ujarnya, seperti dilansir laman kominfo jatim.

Menurutnya, meskipun Akil merupakan satu dari tiga hakim panel yang menyidangkan gugatan pilkada Jawa Timur, tapi keputusan final bukan lagi berada di tangan hakim panel, melainkan pada pleno yang dihadiri minimal oleh tujuh orang hakim konstitusi.

"Jadi penangkapan Akil Mochtar tidak akan berpengaruh terhadap pengambilan putusan, karena masih ada delapan hakim MK lagi yang bisa mengambil keputusan. Artinya, putusan terhadap sengketa pilgub Jatim harus tetap dibacakan dalam minggu depan dan tidak boleh melebihi 14 hari pasca register pihak pemohon Berkah," paparnya.

Fahmi optimistis KPU akan memenangkan gugatan sengketa Jawa Timur. Keyakinan, itu didasari ketiadaan fakta dan bukti yang cukup yang menilai jika pilkada lalu diwarnai banyak kecurangan.

"Kalaupun ada pelanggaran, sifatnya hanya administrasi dan tidak ada korelasinya dengan perolehan suara," ujarnya.

Sementara itu Tim Kubu Khofifah-Herman (BerKah), Mufti Mubarak mengatakan proses persidangan sengketa Pilkada di Jawa Timur sudah berjalan dengan wajar.

"Yang tampak di lapangan sudah berjalan wajar, tapi saya tidak tahu fakta yang ada di dalamnya seperti apa," ujarnya.(c8/lik)

 
 

Sidang Gugatan Pilkada Jatim : MK Akan Berikan Keputusan Senin Depan

Wednesday, 02 October 2013 11:08

Dalam persidangan hampir seluruh saksi yang dihadirkan pasangan BerKah tidak ada satupun yang terkait dengan hasil perolehan suara

SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya hari senin (7/10) pekan depan akan mengambil keputusan terkait kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim.

“Rabu sudah bisa dihadirkan saksi ahli dan lanjut pada kesimpulan. Selanjutnya, minggu depan sudah ada putusan,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Surabaya, Selasa (1/10), seperti dilansir laman kominfo jatim.

Sementara itu dalam sidang lanjutan keempat ini pihak MK mendengarkan kembali kesaksian dari kubu Khofifah-Herman (Berkah), KPU Jatim, dan kubu Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Dalam persidangan hampir seluruh saksi yang dihadirkan pasangan BerKah tidak ada satupun yang terkait dengan hasil perolehan suara. Mereka lebih banyak mengungkap soal jalin Kesra. Misalnya Miman dari Driyorejo Gresik mengaku mendapatkan bantuan kambing dari Pakde Karwo melalui Kepala Desa.

"Waktu itu, saya dikumpulkan di Balai Desa, dan diberi pengarahan jika ada bantuan kambing dari Pakde Karwo sebanyak tiga ekor tapi cilik-cilik," tegas Miman.

Mendengar hal tersebut, Akil balik bertanya apakah dalam pemberian itu ada embel-embelnya atau permintaan dari salah satu calon pemilukada Jatim. Miman menjawab tidak ada. Namun kambing itu sudah dibawa pulang, meski pada Agustus 2013 kambing tersebut mati semua.

Sementara itu, Saksi dari KPU Jatim yang menghadirkan KPU Jember, KPU Bondowoso, KPU Bangkalan  dan KPU Sumenep semuanya mengatakan tidak ada masalah dan semua saksi dari pasangan tanda tangan. Terkecuali di Bondowoso yang dituding oleh tim pasangan BerKah yang mencoblos dua surat suara ternyata semuanya terbantahkan.

"Tidak benar tudingan ada satu orang yang mencoblos dua surat suara. Yang ada hanya satu, dan satu surat suara sudah dikembalikan. Semuanya sudah dibuat acara," kata Anggota KPU Bondowoso, Zuhro Afandi di sidang MK.

Sementara itu Kuasa Hukum KPU Jatim, Fahmi Bachmid mengatakan selama berlangsungnya sidang MK sampai yang keempat ini, bahwa saksi dan bukti yang diajukan oleh kubu Berkah ke KPU tidak ada satupun dalil yang bisa membuktikan terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPU Jatim dan KPU kabupaten/kota pada proses Pemilukada Jatim 29 Agustus 2013. (c8/lik)

 
 

Page 1 of 25

  • News Update