Wartapedia - Portal Berita dan Ensiklopedia Indonesia

DPR : Gelar Rapat Konsultasi Bahas Pencegahan Korupsi

Friday, 24 February 2012 13:09

JAKARTA - Rapat Konsultasi kamis (23/2) kemarin digelar oleh Pimpinan DPR, Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan di Ruang Rapat Pimpinan DPR.

Rapat ini dihadiri oleh Seluruh Ketua Fraksi, Ketua Komisi III, Komisi XI, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Anggaran serta sejumlah lembaga penegak hukum (Kapolri, Jaksa Agung dan KPK) juga Jajaran Kementrian Keuangan

"Sesuai dengan agenda hari ini, Rapat konsultasi Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,"Jelas Marzuki Alie yang bertidak sebagai Pimpinan Rapat.

Marzuki Alie mengatakan, Pimpinan DPR merasa perlu melakukan konsultasi dengan institusi terkait untuk melakukan reformasi sistem yang berjalan di lembaga ini yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi.

“Kita melihat banyak sekali anggota dewan yang tersandera karena kasus-kasus yang terjadi di DPR. Lebih dari 40an yang kita hitung dari sebagian anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Kalau terus menerus tanpa solusi tidak akan baik,”terangnya, Seperti dilansir laman DPR.

Marzuki menambahkan, sistem yang keliru dapat menyandera orang-orang yang bernaung didalam sistem tersebut, lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di lembaga negara pun menjadi salah satu penyebabnya.

“Pimpinan sekarang sebagai penggerak untuk melaksanakan reformasi sepakat bersama-sama supaya kompak kelima pimpinan ini melakukan reformasi yang terkait dengan kewenangan pimpinan.”katanya.

Siswono Yudo Husodo, dalam masukannya ia mengatakan, sebaiknya dalam pemilihan anggota Badan Anggaran dari masing-masing Fraksi tidak dipilih Bendahara ataupun Wakil Bendahara Partai, karena itu dapat terkesan “miring” bagi Badan Anggaran.

“Kita kan ingin memperbaiki citra DPR, jadi sebaiknya hal-hal yang menjadikan boomerang dapat kita hindari,”tegasnya.

Selanjutnya Nasir Djamil perwakilan dari Komisi III mengatakan, sebagai sesama lembaga negara sebaiknya saling melindungi bukan saling melemparkan tuduhan yang menimbulkan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya dan hanya menjadi “blunder” di masyarakat. (c8/lik)