PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya meningkatkan akses sanitasi, sehingga masyarakat bisa mengakses sanitasi dasar yang layak

JAKARTA - Pemerintah melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional yang merupakan bentuk sinergi lintas sektoral dari 8 kementerian, meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Pada peluncuran program yang dihadiri  Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono pernah memberikan arahan bahwa “pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya meningkatkan akses sanitasi, sehingga masyarakat bisa mengakses sanitasi dasar yang layak". Berbagai upaya penguatan sinergi kemudian terus diupayakan, termasuk koordinasi bersama kabupaten/kota serta provinsi.

Selama 1970-1999, total investasi pemerintah pusat dan daerah untuk sanitasi hanya 200 rupiah per kapita per tahun. Angka ini memang meningkat selama 2000 – 2004 menjadi 2.000 rupiah. Selama 5 tahun terakhir ini investasi sanitasi per kapita  terus ditingkatkan menjadi 5.000 rupiah per tahun. Sayangnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yaitu sekitar 47.000 rupiah per kapita per tahun (studi Bappenas, 2008).

Fakta-fakta tersebut terungkap dalam Pertemuan Puncak Bupati/Walikota untuk Pembangunan Sanitasi Permukiman di Banda Aceh, 30 Mei 2011. Acara dibuka Ir. Dadang Sumantri Muchtar, Direktur Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan ini merupakan pertemuan puncak deklarasi  pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah. Hadir Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc., Sekretaris Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Capt. Josrizal Zain, SE. MM, Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Kemkes.

Direktur Perkotaan, Ir. Dadang Sumantri Muchtar,  dalam sambutannya mengatakan  berdasarkan informasi  Aliansi Kabupaten dan Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI),  kesadaran Kota-Kota dan Kabupaten di Indonesia tentang pentingnya  memprioritaskan pembangunan sanitasi permukiman semakin kuat. Juga semakin disadarinya  pendekatan  pembangunan sanitasi yang pro rakyat dan pro pengentasan kemiskinan.

Saat ini masalah sanitasi bukan lagi urusan individu atau bersifat sektoral, tapi telah menjadi urusan bersama yang harus melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pembangunan, ujarnya.

“Masalah pembangunan dan layanan sanitasi yang ada di Indonesia meliputi masalah kepedulian, kelembagaan, peraturan perundang-undangan, prioritas pendanaan pembangunan dan kesadaran masyarakat. Atas dasar itu berbagai kementerian yang terkait  akan terlibat secara fungsional. Berbagai Kementerian seperti Dalam Negeri, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Perindustrian, dan Keuangan harus terlibat”, ujar Ir. Dadang.

Terbatasnya dana serta tidak diprioritaskannya sanitasi, mengakibatkan terbatasnya alokasi dana di APBN dan APBD untuk pembangunan dan pelayanan sanitasi di sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 telah terjadi kenaikan alokasi anggaran sanitasi yang cukup signifikan.

Apabila pada tahun 2006 rata-rata alokasi sanitasi pada APBD Kabupaten/Kota masih dibawah 1 persen  dari total belanja APBD, maka pada tahun 2010 rata-rata alokasi belanja sanitasi telah mencapai angka rata-rata 1,5 persen dari total belanja APBD.

“Kami menduga kenaikan ini adalah hasil dari pemberdayaan dan advokasi peningkatan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya sanitasi. Bahkan beberapa kota telah mampu mengalokasikan anggaran untuk sanitasi di APBD-nya sebesar 4 sampai 7 persen ”, papar Direktur Perkotaan.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri dalam dua tahun terakhir telah memberikan petunjuk khusus agar Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pencapaian target MDGs termasuk target yang lebih terukur lagi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.(c7/pr)

Untuk meraih kesuksesan, tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan.
Winston Churchill