Nelayan Bangka Barat Tolak Operasi KIP Timah PT JMP

Bangka Belitung – Perwakilan Forum Persatuan Nelayan Pesisir (FPNP) Kabupaten Bangka Barat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada (5/7/), pertemuan ini terkait penolakan FPNP Bangka Barat terhadap operasi dua unit Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Jelajah Marindo Persada yang akan beroperasi di pesisir laut Rambat dan sekitarnya.

FPNP terdiri dari 15 Desa nelayan yang akan terdampak dari aktifitas KIP milik PT. Jelajah Marindo Persada yakni Desa Rambat, Desa Air Nyatoh, Desa Air Limau, Desa Air Menduyung, Desa Kundi, Desa Bukit Terak, Desa Belo Laut, Desa Simpang Gong, Desa Mayang, Desa Pelangas, Desa Pangek, Desa Paradong, Desa Jebus, Desa Pebuar dan Desa Sungai Buluh.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan FPNP ditemui oleh kepala Dinas Distamben Provinsi Babel yakni Ir. Suranto Wibowo, dan membahas penolakan nelayan atas akan beroperasinya KIP.

Ketua FPNP, Asbaru yang kerap dipanggil Baba menyatakan bahwa rencana beroperasinya KIP milik PT. Jelajah Marindo Persada cacat procedural karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat dan nelayan yang terdampak, hal ini bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Temuan Panja (Panitia Kerja) Tentang Kapal Isap Produksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baba menambahkan pertemuan dengan Kepala Distamben sangat mengecewakan, karena beberapa argumentasi dari Suranto tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat dan nelayan.

Dia menyatakan bahwa izin PT. Jelajah Marindo Persada adalah izin lama yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Bangka Barat sebelum pelimpahan kewenangan ke Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jadi menurutnya hal tersebut diluar kewenangan Distamben.

Namun menurut Baba argumentasi tersebut terkesan ngawur karena izin PT. Jelajah Marindo Persada terbit tahun 2016 melalui Surat Keputusan Gubernur No 188.44/1165.m/DPE/2016, ini jelas bahwa kewenangan penerbitan izin telah dikeluarkan oleh provinsi.

Baba juga menilai Sertifikat Clear and Clean (CnC) no 1389/Min/11/2017 milik PT. Jelajah Marindo Persada juga cacat procedural.

“Karena tahapan-tahapan pembuatan document Amdal dan izin lingkungan tertutup dan tidak ada sosialisasi ke masyarakat. Dari pelanggaran tersebut ada potensi penyalahgunaan wewenang dan ada indikasi pidana dalam proses penerbitan izin milik PT. Jelajah Marindo Persada, aparat penegak hukum harus menindak indikasi pelanggaran dan mal administrasi keluarnya izin tersebut. Ketua FPNP juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam melakukan investigasi terkait penerbitan izin milik PT. Jelajah Marindo Persada,” ungkapnya.

Masih menurut Baba, Ia mempersilahkan untuk melakukan sosialisasi Operasi KIP PT. Jelajah Marinto Persada namun harus menerima hasil sosialisasi tersebut bahwa semua nelayan dan masyarakat menolak kehadiran KIP beroperasi.

Sementara itu, Rohaidi yang merupakan Nelayan Rambat mengungkapkan, “jika operasi KIP ini dipaksakan maka akan berdampak terhadap mata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidup dari kelestarian ekosistem laut.

“Bahwa dari perairan Air Limau, Perairan Rambat, Perairan Simpang Gong, Perairan Pangek, Perairan Pelangas, Perairan Paradong, Perairan Air Nyatoh, Perairan Kampak, Perairan Pebuar dan Perairan Jebus dan sekitarnya terkenal akan penghasil Labak, kepiting Rajung, udang A (Udang kualitas super) serta penghasil ikan teri kering yang merupakan penghasil terbesar di provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Rahadian.

Rahadian melanjutkan, belum lagi ikan kualitas ekspor seperti kerapu, sengkarat, kakap, dll. potensi kerugian nelayan jika KIP tersebut beroperasi sekitar 25 Miliar per musim tangkap (1 Tahun, 2 musim tangkap), serta perairan Bangka Barat telah ditetapkan sebagai kawasan destinasi wisata 1000 bagan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Jika pemerintah tetap memaksakan KIP ini maka sedikit demi sedikit akan mengikis budaya “Taber Laut” (Ritual adat masyarakat pesisir Bangka Barat)

Disaat yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Kep. Bangka Belitung Ratno Budi mengungkapkan, bahwa mayoritas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Konsesi Hutan Tanaman Industri dan Hak Guna Usaha perkebunan sawit yang terbit dan dikeluarkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak yang tidak sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku serta menyimpang.

“Hal ini terlihat jelas dalam setiap penyusunan dokumen Amdal masyarakat tidak dilibatkan sehingga kebijakan kebijakan yang terbit selalu bertentangan dengan kehendak masyarakat,” tegas Ratno.

Sebagai wilayah kepulauan, lanjut Ratno, Provinsi Bangka Belitung dihadapkan pada situasi krisis yang sulit terpulihkan, akibat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sumber daya alamnya.

Salah satunya timah, dikeruk untuk memenuhi pasokan timah global ke sepuluh negara antara lain Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, Thailand, Jepang dan Singapura.

“Tanpa pernah menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terlebih keselamatan rakyat di dalamnya. Dengan luas Kepulauan Bangka Belitung 1,6 juta hektar, 3/4 dari luas wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun inkonvensional. Ruang hidup dan ruang kelola rakyat dikepung oleh industri timah, Ini belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri kehutanan,” kata dia.

Ratno melanjutkan, bahwa aktivitas tambang timah di darat dan laut telah menimbulkan berbagai dampak signifikan. Tambang timah di darat telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan.

Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut.

Bahkan, yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Babel.

Tambang sebagai tulang punggung atau sandaran ekonomi yang konon bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah juga terbantahkan.

“Selama tiga tahun (2015-2017) DBH Pertambangan Mineral dan Batubara untuk provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 383,87 Milyar dengan rerata tiap tahun sebesar Rp. 127,95 Milyar. Di mana pendapatan Iuran tetap sebesar Rp. 117,85 Milyar (31%) atau rerata tiap tahun sebesar Rp. 39,23 Milyar.

Sementara untuk pembayaran royalty sejumlah Rp. 266,02 (69%) Milyar atau rerata tiap tahun senilai Rp. 88,67 Miliar,” tutup Ratno. (LH/walhi)