SVLK: Pastikan Legalitas Produk Hasil Hutan

SVLK: Pastikan Legalitas Produk Hasil Hutan

JEPARA - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di sektor usaha kayu berharap kepada pemerintah agar dapat mempermudah dan membantu para pengusaha kayu secara kolektif dalam memperoleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Kepala Disindag Kabupaten Jepara, Yoso Suwarno mengatkan ketentuan dalam SVLK mensyaratkan semua produk industri kehutanan harus menggunakan bahan baku dari sumber yang legal.

"SVLK  merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk merespon permintaan pasar, terutama pasar ekspor" ujarnya, Rabu (12/12), seperti dilansir Humas Pemprov Jateng

Alasan utama diberlakukan sistem ini adalah langkah untuk memerangi maraknya illegal loging, karena fenomena yang  muncul adalah pasar Eropa yang pernah menolak terhadap kayu dan produk kayu Indonesia, karena dianggap sebagai hasil industri yang merusak lingkungan.

“Para Buyers banyak yang tidak mau membeli kayu Indonesia karena menganggap kita negara yang mendukung illegal logging (pembalakan liar),” ungkap Abdul Sobur.

Ditambahkan Sobur, kendati tujuannya sangat baik,  SVLK masih dianggap momok baru bagi dunia usaha kecil menengah (UKM) yang berbasis pada pengolahan kayu. Dianggap momok, karena selain pengurusannya masih dipandang rumit, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut penuturan beberapa pengusaha, paling tidak dibutuhkan biaya berkisar Rp. 60 juta – Rp. 100 juta. Padahal jangka waktu sertifikat ini hanya 3 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.

“Bukan hal yang berat bagi perusahaan besar dan mapan untuk mengurus SVLK ini, tapi akan sulit bagi pengusaha kecil” ujar Sobur.

Ditambahkan, AMKRI sendiri merupakan asosiasi yang kurang menyetujui pemberlakuan SVLK di Indonesia karena selain dianggap bukan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi padat karya khususnya industri mebel kayu tetapi sebaliknya akan berpengaruh buruk terhadap pembangunan industri pengolahan kayu itu sendiri.

Muncul juga kekhawatiran bahwa nantinya akan terbentuk celah-celah yang akan hanya menguntungkan pihak-pihak dalam pernerbitan sertifikat ini. Rencananya SVLK akan diberlakukan tahun depan.

Menanggapai kekhawatiran tersebut, Wakil Bupati Jepara, Subroto meminta pengusaha Jepara untuk berpositif thinking terhadap pemberlakuan SVLK.

“Positif thinking saja, jika aturan ini diberlakukan berarti akan membuktikan bahwa produk-produk yang kita kita hasilkan adalah produk berkualitas dan pastinya legal” tegas Subroto.

Jika SVLK sudah dimiliki seluruh pengusaha Jepara, ia yakin, pasar ekspor produk-produk kerajinan kayu dari Jepara akan lebih terbuka luas. “Harga dengan sendirinya akan meningkat seiring peningkatan kualitas”, kata Subroto.

Menanggapai permohonan pengusaha tentang penerbitan SVLK secara kolektif oleh pengrajin kayu Mulyoharjo, Subrooto menjelaskan bahwa pemerintah dengan SKPD terkait akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengusahakan bantuan penerbitannya.

Selain membahas SVLK, untuk meningkatkan kualitas mebel Jepara, Subroto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten akan membangun 10  unit kiln dry atau oven kayu. Realisasinya, tahun 2013 akan dibangun 4 unit dan sisanya tahun-tahun berikutnya.  

“Ada dana bantuan dari pusat yang digunakan untuk membangun 2 chamber, dan dari propinsi 2 chamber yang akan di bangun di kawasan JTTC Rengging” ujar Subroto.

Pembangunan kiln dry ini merupakan langkah pemerintah guna membangun ekonomi masyarakat khususnya sektor pengolahan kayu dengan langkah  peningkatan kualitas bahan baku yang siap pakai.

Selain klin dry, di areal yang sama rencananya juga akan dibangun sawmill sebagai bentuk pelayanan satu pintu dalam memperoleh bahan baku kayu yang berkualitas baik dan siap pakai.

Semua usaha yang akan dilakukan ini tak pelak hanyalah untuk pembangunan industri kayu di Jepara mengingat industri kayu adalah usaha padat karya yang didalamnya banyak menyerap tenaga kerja.

Sehingga diharapkan ketika industri kerajinan dan pengolahan kayu khususnya mebel ukir Jepara ini mampu tumbuh dan terus berkembang, maka lapangan kerja akan ikut terbuka sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai dengan baik.

“Menurunkan angka kemiskinan bukan dengan cara meningkatkan PDRB ataupun APBD daerah, tetapi dengan mengurangi masyarakat miskin itu sendiri melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya. Inilah pemahaman yang harus kita luruskan”  tegas Subroto

Pertemuan antara pengusaha kayu dan rotan Jepara dengan AMKRI Pusat. Acara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara, Subroto, Kepala Disindag Kabupaten Jepara, Yoso Suwarno, dihadiri Sekjen Asosiasi Mebel Kayu & Rotan Indonesia (AMKRI) pusat,  Abdul Sobur, dan Ketua Bidang Mebel Kayu Solid, Andang Wahyu Triyanto, anggota asosiasi permebelan Jepara, pengusaha dan pengrajin mebel dan rotan Jepara. (c2/sep/pr)

Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka meraka berada dalam penyesalan yang besar.
Albert Einstein