BAPEK : Berhentikan 30 PNS Secara Tidak Hormat

BAPEK : Berhentikan 30 PNS Secara Tidak Hormat

Pelanggaran yang berujung pada pemberhentian PNS umumnya tidak masuk kerja

JAKARTA - Badan Pertimbangan  Kepegawaian (BAPEK) memperkuat putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 30 PNS.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M. Imanuddin menjelaskan, kasus-kasus pelanggaran yang ditangani BAPEK itu sebelumnya telah diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari isntansi pemerintah pusat dan daerah.

"Dari putusan PPK itu, BAPEK bisa saja memperkuat putusan, memperingan, atau membatalkan. Bukan BAPEK yang memecat pegawai," ujar Imanuddin di Jakarta,Jumat (19/7) lalu, seperti dilansir laman kemenpan.

Ia menyebutkan, salah satu kasus yang ditangani BAPEK dalam sidang tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh 15 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di salah satu instansi.

Para CPNS yang rata-rata usianya masih muda, kurang dari 30 tahun ini melakukan pelanggaran,  mengcopy, mengganti, menyebarkan soal kepada peserta pelatihan file soal ujian PPh menjadi latihan soal.

“Terhadap kasus tersebut, pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada instansi tempat CPNS itu bekerja mengusulkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai CPNS.  Namun hasil putusan sidang BAPEK teguran tertulis,” ungkap Imanuddin.

Dari 77 kasus dalam sidang diperingan. Ada yang diperingan menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis, ada juga yang diperingan menjadi BAPEK, menurut Imanuddin, sebanyak 37 diputuskan diperingan, 31 kasus diperkuat, ada 6 yang dibatalkan, 2 kasus dipending, dan satu kasus dalam pertimbangan BAPEK tentang tindakan atas putusan kasasi yang belum ada keputusan.

Terhadap putusan yang diperkuat, ada yang karena turut menganjurkan pembunuhan berencana, tidak masuk kerja, narkoba, melakukan korupsi, menjadi isteri kedua, beristeri lebih dari satu tanpa ijin atasan, pemalsuan SK kenaikan gaji berkala, selingkuh, kumpul kebo, penggelapan.

“Pelanggaran yang berujung pada pemberhentian PNS umumnya tidak masuk kerja,” ungkap Imanuddin. (c8/lik)

"Saya pribadi, Presiden Akayev, tidak pernah dan tidak mempunyai keinginan apapun untuk mengganti konstitusi dengan tujuan memperpanjang masa jabatan saya"
Presiden Askar Akayev