KPK : Program Pengendalian Gratifikasi

KPK : Program Pengendalian Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi akan dibangun di setiap instansi, diharapkan penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah tidak sungkan dan tidak takut untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya

JAKARTA - Sepanjang 2010, laporan gratifikasi yang masuk ke KPK berjumlah 394 laporan. Dari jumlah tersebut, gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara senilai 3 miliar rupiah dalam bentuk uang dan lebih dari 190 juta rupiah dalam bentuk barang.

“Sedangkan yang ditetapkan menjadi milik penerima  sekitar 14 miliar rupiah lebih dalam bentuk uang, dan 1,7 miliar rupiah dalam bentuk barang,” papar Sigit seperti dalam siaran pers yang diterima wartapedia.com

Berdasarkan pengalaman menerima laporan gratifikasi, KPK menemukan fenomena adanya keengganan penyelenggara dan pejabat negara jika harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK.

Untuk menjembatani hal tersebut, pada 2010 KPK mencanangkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).  “Namun demikian, klarifikasi gratifikasi tetap dilakukan oleh KPK. PPG sifatnya hanya menerima laporan,” lanjut Sigit.

Sebagai langkah awal, KPK menggandeng PT Pertamina sebagai pilot project berdasarkan kesiapan perangkat, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dimiliki, kompleksitas, dan skala bisnis Pertamina yang cukup besar.

PT Pertamina dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap gratifikasi. Hingga 2010, tercatat 250-an laporan gratifikasi masuk ke Unit Compliance selaku pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di Pertamina.

Selain Pertamina, KPK juga telah melakukan penandatanganan komitmen kerja sama PPG dengan PT Garuda Indonesia (Persero) dan Kementerian Kesehatan. Dalam waktu dekat penandatanganan komitmen kerja sama juga akan dilakukan dengan PT Telkom dan BP Migas.

Saat ini, KPK sedang berkoordinasi dengan Kementerian Negara BUMN untuk mendorong penerapan PPG di BUMN agar penerapannya lebih implementatif dan dapat meningkatkan awareness para penyelenggara negara/pegawai negeri.

KPK juga berkoordinasi dengan Kemenpan-RB, Kemendagri, BKN, BPKP, Sekretariat Negara, TNI, dan POLRI guna mendorong adanya aturan pengelolaan hadiah yang berlaku bagi penyelenggara negara/pegawai negeri.

"Kebanyakan kegagalan hidup berasal dari orang yang tidak menyadari betapa sudah dekatnya mereka pada kesuksesan saat mereka memutuskan untuk menyerah"
Thomas Alva Edison