Inovatif, KPP Pratama Tuban Bentuk KSWP

Tuban – Sudah menjadi kewajiban yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tuban untuk terus mendulang tertibnya perpajakan di wilayah Kabupaten Tuban. Bentuk inovasi terus diciptakan agar pemenuhan pajak bagi wajib pajak terlaksana.

Semisal, dengan melakukan kesepakatan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Pemkab Tuban pada Senin (19/2), pagi. Tersurat dalam Nomor surat kesepakat : MoU-02/WPJ.24/KP.12/2018 tentang pelaksanaan program konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tuban. Bahwa antara keduanya sepakat menegakkan tertibnya pajak.

Dengan maskud dan tujuan untuk mendukung pelaskanaan program KSWP sebagai pencapaian penerimaan pajak dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Seperti, Validasi NPWP hingga pemenuhan kewajiban pelaporan SPT PPH Tahunan.

Nampak kedua belah pihak melakukan penandatangan. Dalam hal ini, pihak pertama ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio. Sedangkan pihak kedua dari Kepala Dinas Perijinan atau Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tadjudin Tebyo.

Dengan dimulainya pelaksanaan ini maka nantinya setiap pengajuan perijinan pada dinas terkait akan dikonfirmasikan ke KPP Pratama Tuban. Semisal hal apakah NPWP pemohon ijin sudah sesuai data di KPP Pratama dan pelaporan SPT Tahunan selama 2 tahun terakhir sudah dipenuhi apa belum.

Kemudian, KPP Pratama akan memberikan validasi jika laporan pemohon ijin sudah sesuai dan valid. Sebaliknya, apabila belum valid maka wajib pajak atau pemohon perijinan harus menyelesaikan pelaporan pajaknya dahulu.

“Kami yakin dengan ini maka jumlah usahawan yang terdaftar memiliki NPWP akan meningkat termasuk kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya, “ ujar Radnadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tadjudin Tebyo menjelaskan bahwa kerjasama ini sangat inovatif. Sebab, setiap pemohon perijianan yang hendak terdaftar dan harus menyelesaikan kewajiban pajak terlebih dahulu. Ini akan membantu percepatan pemenuhan pajak dengan tertib.

“Kami sepakat akan hal ini. Sebab ini demi kebersamaan dan ketertiban setiap pemohon ijin untuk tertib pajak lainnya, “ katanya. (Hms/Afi)