Hasil Tangkapan Terganggu, Nelayan Desak Pemprov Babel Hentikan KIP

Pangkalpinang – Puluhan Nelayan Belinyu, Kabupaten Bangka mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Minaeral (Distamben) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, (11/07)

Kedatangan nelayan tersebut, diterima langsung oleh Kepala Distamben Suranto Wibowo di teras gedung Distamben. Maksud dan tujuan kedatangan nelayan adalah mendesak Kepala Distamben Babel untuk menghentikan aktivitas Kapal Isap Produksi Blessing yang beraktifitas di perairan Belinyu, Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka.

Ketua Aliansi Nelayan dan Masyarakat Peduli Teluk Kelabat, Rosidi mengungkapkan, bahwa aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) Blessing telah membuat sengsara nelayan, karena aktivitas KIP tersebut yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang dan limbah berbahaya.

Akibat dari aktivitas KIP tersebut, nelayan terancam akan wilayah tangkap dan sumber mencari ikan untuk menafkahi keluarga.

Dari pertemuan dengan Kepala Distamben Babel, pihak nelayan menilai tidak menemukan jawaban yang memuaskan.

“Karena Kadistamben hanya mengeluarkan statement akan melakukan evaluasi dan mencari pelanggaran KIP Blessing tanpa menghiraukan penolakan dari masyarakat Belinyu dan Teluk Kelabat. Distamben juga berjanji membentuk tim untuk mengevaluasi aktivitas KIP Blessing di perairan Teluk Kelabat. Namun dengan jawaban tadi, kami sebagai Nelayan kecewa karena Distamben tidak bisa bertindak tegas untuk merekomendasikan penghentian sementara aktivitas KIP Blessing kepada Gubernur,” terang Rosidi, Kamis 12/07.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Ratno Budi menyatakan bahwa dokumen Amdal yang dimiliki oleh KIP Blessing patut dipertanyakan, karena dalam proses penyusunan Amdal tidak melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

”Hal ini tentu melanggar Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ratno Budi menambahkan izin pertambangan laut Operasi Produksi KIP Blessing yang terbit pada 2017 sangat tidak menghormati proses penyusunan Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Eksekutif dan Legislatif,” tegas Ratno Budi. (LH)