Gubernur Jatim: Partisipatoris Jadi Syarat Negara Demokratis

Surabaya – Partisipatoris menjadi syarat negara demokratis. Negara ini telah mengambil keputusan untuk menerapkan demokrasi guna membangun kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatoris merupakan sebuah keniscayaan.

“Kalau demokrasi dipegang teguh, bukan hanya pendekatan top down dan bottom up, tetapi juga partisipatoris, yakni mengajak berbicara seluruh masyarakat. Tidak ada struktur, adanya egaliterian,” kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Cangkrukan Forkopimda bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jatim di Gedung Bhayangkari Mapolda Jatim, Rabu (21/2).

Pertemuan mengambil tema menciptakan situasi kondusif, partisipasi aktif dan demokratis guna menyukseskan pilkada serentak Tahun 2018 guyub rukun di Jawa Timur.

Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim ini menambahkan, pendekatan partisipatoris dengan melibatkan masyarakat, termasuk didalamnya mengajak mahasiswa dalam pengambilan keputusan.

Dicontohkan, pada saat penyusunan kebijakan, Pemprov Jatim selalu mengajak dialog dengan semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik (public sphere) guna membangun nilai keadilan. Dampaknya adalah terjaganya stabillitas, aman dan nyaman di Jatim.

“Kita bersyukur tinggal di Jatim, rasanya nyaman. Apalagi anak mudanya memiliki pikiran yang open minded terhadap berbagai hal, bisa diajak memikirkan kebijakan yang baik untuk masyarakat,” ujar Pakde Karwo sambil menjelaskan pendekatan partisipatoris sebagai cara demokrasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH. menegaskan pentingnya melakukan komunikasi dengan para mahasiswa termasuk dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.

“Untuk itu, mahasiswa bisa menyampaikan gagasannya untuk ditanggapi oleh Pak Gubernur, Pangdam dan saya,” pesannya.

Di hadapan Presiden BEM se-Jatim, Kapolda Jatim ini juga menyampaikan bahwa selama tahun 2017, Jatim termasuk provinsi yang relatif aman.

Artinya,di provinsi ini tidak ada kerusuhan massal, serta tidak ada konflik antar suku dan agama. Bahkan pertumbuhan ekonominya luar biasa.

“Ini yang patut kita apresiasi dari Jatim, serta harus kita jaga bersama,” imbuhnya didepan para peserta yang terdiri dari seluruh presiden BEM se-Jatim. (Hms)