Calo Samsat, Penyakit Masyarakat Yang Tak Pernah Diberantas

SURABAYA – Praktek percaloan, pungutan liar (pungli) dan bisnis pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di Kantor Bersama Satuan Manunggal Satu Atap (KB Samsat) Jawa Timur tak pernah dapat diberantas.

Walau dalam pasal 15 huruf C UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisan dinyatakan bahwa percaloan merupakan penyakit masyarakat, sehingga dinas Pendapatan Jatim dan aparat kepolisian memasang spanduk ‘Area Ini Bebas Dari Calo’, menggelar sejumlah pelayanan prima, bahkan kerap melakukan razia dan menangkapi beberapa calo.

Namun, pelarangan dan penangkapan beberapa calo tersebut diduga hanya simbolis saja saat pemerintah era presiden Joko Widodo membentuk tim saber anti pungli. Terlihat, para calo ini ditangkapi bahkan di usir tidak di izinkan beroperasi masuk ke kantor Samsat. Lalu dengan tindakan itu, matikah percaloan.?

Tidak. Beberapa hari mungkin berhenti, tapi percaloan tak dapat dipisahkan dengan Samsat. Dia tetap diberikan jalan untuk tetap beroperasi.

Di areal parkiran, di jalanan, hingga warung-warung sekitaran Samsat, para penyakit masyarakat ini tetap menjajakan diri. Menukar ‘jasa pelayanan’ dengan lembar rupiah.

Jika hanya dengan spanduk dan razia percaloan sudah diberantas, maka tak akan timbul masalah. Cukup kerahkan saja petugas satpol PP dan provost polisi sebanyak-banyaknya. Sayangnya tak bisa seperti itu. Para calo dan petugas Samsat butuh uang, sementara pemilik kendaraan bermotor butuh kecepatan dan kepastian durasi waktu penyelesaian surat-surat kendaraan nya.

Ada permintaan dan ada penawaran, hukum ekonomi inilah yang membuat percaloan di Samsat tak dapat dipisahkan. Walau undang-undang tidak ada yang melegalkan percaloan.

Diduga, bisnis percaloan sama tuanya dengan usia Samsat itu sendiri. Percaloan di Samsat Surabaya diduga sudah muncul sejak  Dinas Pendapatan (Dipenda), Polda dan PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Timur bekerjasama dalam pelayanannya untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor).

Mulanya Samsat Surabaya berdiri di kawasan jalan Ngemplak. Lalu berkembang ke Samsat jalan Manyar dan menyebar di Samsat jalan ketintang Seraten, Samsat jalan Kedung Cowek dan Samsat jalan Tandes

Bukan hanya di Surabaya, hampir setiap kota di Jawa Timur memiliki Samsat dan pelayanan unggulan seperti Drive Thruu, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, Samsat Online dan sebagainya.

Langkah pemerintah dan polri untuk membersihkan praktek percaloan dilingkungan samsat itu terus mengalami kesulitan. Tak mudah mengubah pola pikir calo yang biasa bekerja mudah menjadi harus banting tulang untuk mendapatkan uang. Sama sulitnya mengubah lelaki hidung belang menjadi lelaki alim yang memilih beribadah daripada mengunjungi lokalisasi.

Di awal tahun 2018 ini praktek percalaoan terlihat tetap berjalan. Para calo (dan diduga petugas Samsat) ini butuh uang lebih. Keduanya terlihat tetap bahu membahu memperdagangkan jasanya, disaat para pemilik kendaraan bermotor tidak punya pilihan mengurus surat-surat kendaraannya secara cepat. Kalau begini siapa yang harus disalahkan? Mungkinkah percaloan benar-benar bisa diberantas? Seri 1. (Han/Son)

#ikuti penelurusan tim wartapedia.com selanjutnya dalam membongkar praktik percaloan di samsat surabaya