Bobol Pajak Rp 4,2 Miliar, Tutik Wahyuniarti Diadili

SURABAYA – Sidang kasus dugaan pembobolan pajak senilai Rp 4.2 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali di gelar, Kamis (19/1).

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) Hariwiadi dari Kejari Surabaya, menghadirkan Hartono, direktur CV Andy Utama Kontraktor dari Jalan Sidotopo Wetan Baru I/21 Surabaya sebagai saksi.

“Tahun 2008 hingga 2009 usaha saya (CVAndy Utama Kontraktor) tidak beroperasional. Terdakwa pernah meminta agar diberikan stempel perusahaan serta identitas perusahaan, juga minta spicemen tanda tangan saya,” ucap saksi Hartono

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dihadapan ketua majelis hakim Dwi Purwadi dinyatakan, terdakwa Tutik Wahyuniarti SH didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) dengan cara membuat Faktur Pajak Fiktif pada tahun 2008. Modus yang digunakan terdakwa adalah dengan menerbitkan Faktur Pajak Fiktif seolah-olah kelebihan dalam membayar Pajak.

Setelah itu, terdakwa Tutik mengajukan permohonan restitusi ke Kantor Pajak agar bisa memperoleh pengembalian atas kelebihan pajak yang telah dibayarkan. Atas perbuatan terdakwa, terdapat kerugian negara lantaran pihak perpajakan membayar restitusi dari Faktur Pajak Fiktif yang dibuat hingga Rp 4,2 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kejadian berawal saat tahun 2008, terdakwa Tutik Wahyuniarti SH yang berprofesi sebagai konsultan pajak, diminta tolong oleh saksi Hartono selaku pemilik dan Direktur CV Andy Utama Konttaktor mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) perusahaanya yang awalnya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng, NPWP 02.254.241.7-606.000 di pindah ke KPP Pratama Surabaya Mulyorejo NPWP 02.254.241.7-619.000.

Sebagai kontraktor, saksi Hartono berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 26, dan pasal 29.

Setelah CV Andy Utama Kontraktor mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kemudian saksi Hartono meminta bantuan terdakwa Tutik Wahyuniarti untuk mengerjakan Laporan Perpajakan secara rutin untuk setiap masa pajak dan membuatkan faktur pajak saat perusahaan kontraktornya melakukan penagihan pembayaran atas proyek dengan pihak lain.

Untuk memudahkan pembuatan faktur pajak, terdakwa meminta kepada saksi Hartono agar diberikan stempel Perusahaan serta formulir faktur pajak kosong dalam bentuk buku serta menyerahkan identitas perusahaan, spicemen tanda tangan, formulir faktur pajak dan stempel perusahaan.

Setelah faktur pajaknya dibuatkan oleh terdakwa, lantas saksi Hartono mengambil ke rumah terdakwa di Jalan Bendul Merisi Selatan 3/76 Surabaya. Untuk biaya jasa atas pembuatan laporan perpajakan dan faktur pajak terdakwa menerima pembayaran berupa komisi/ fee.

Namun, pada tahun 2008 hingga 2009 pada saat CV Andy Utama Kontractor tidak beroperasional dan tanpa sepegetahuan saksi Hartono, ternyata dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menerbitkan faktur pajak kepada PT Ryantama Citra Karya Abadi, PT Citra Yasindo Setia, CV Asa Wahana Reksa dan CV Provisi Mitra Teknik dan perusahaan lainya seolah-olah ada transaksi usaha serta  menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT. masa PPN ) tahun  2009 sampai dengan 2010 dengan menggunakan data Pajak CV Andy Utama Kontraktor, terdakwa melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai adanya penjualan besi beton, pipa SCH dan Plat untuk jasa konstruksi pembangunan gedung.

Lalu Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai itu dikreditkan sebagai pajak masukan, sehingga mengurangi kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak yang di setor ke kas Negara oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi, PT Citra Yasindo Setia, CV Asa Wahana Reksa dan CV Provisi Mitra Teknik dan perusahaan lainya lebih kecil dari yang seharusnya di bayar. (Han/Son)