SOSIALISASI: Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan di Pelindo III

SOSIALISASI: Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan di Pelindo III

SURABAYA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan mengenai standar kinerja di 48 pelabuhan umum yang ada di Indonesia.  Hal itu dilakukan guna meningkatkan kinerja layanan jasa kepelabuhanan yang selama ini dikeluhkan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UM.002/38/18/DJPL-11 tanggal 5 Desember 2011 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.


BACA JUGA:

Guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dimaksud, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan III mengadakan sosialisasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan yang berlangsung di Ambarukmo Palace Hotel Jogjakarta, Kamis (29/3).  

Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta oleh pihak-pihak terkait yang terdiri dari komponen PT Pelindo III (Persero) (Tanjung Perak, TPKS, Tanjung Emas dan Tanjung Intan), Otoritas Pelabuhan dan Administrator Pelabuhan, beberapa Instansi Kepelabuhanan, dan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

Pihak penyelenggara menghadirkan Marlen Manurung dan M.Yaran sebagai narasumber. Marlen Manurung sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Tarif Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dalam paparannya, Marlen menyebutkan bahwa peraturan mengenai standar kinerja operasional pelabuhan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan.

Terdapat dua macam penilaian terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan. Dalam paparannya, Marlent menjelaskan apabila nilai pencapaian dari indikator-indikator waiting time, approach time, BOR, YOR, SOR dan kegiatan delivery/Recieving tidak mencapai nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan maka pelayanan dinyatakan baik.

Meski istilah-istilah diatas sudah bukan menjadi sesuatu yang asing bagi insan pelabuhan namun perlu ditekankan kembali mengingat hasil kerja dari masing masing indikator menjadi tolok ukur penilaian terhadap nilai standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan.Apabila nilai pencapaian 0% hingga 10% diatas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan maka dinyatakan cukup baik. Sedangkan nilai pencapaian berada diatas 10% maka dinyatakan kurang baik.

Berbeda dengan penilaian diatas, penilaian indikator effective time, berth time, kinerja bongkar muat dan kesiapan operasi peralatan berbanding terbalik.

Jika nilai berada diatas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan maka dinyatakan baik, sedangkan apabila nilai pencapaian kurang dari 90% maka ditetapkan kurang baik. Kemudian apabila nilai pencapaian berada pada kisaran 90% - 100% maka nilai masuk dalam kategori cukup baik.

Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan dan utilisasi ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kualitas pelayanan kapal, pelayanan barang, utilisasi fasilitas, kesiapan peralatan pelabuhan dan disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing lokasi terminal pada pelabuhan.

Sedangkan standar pelayanan operasional kapal angkutan laut, kinerja bongkar muat barang non petikemas dan petikemas ditetapkan untuk masing-masing terminal/pelabuhan

Disampaikan pula penyelenggaraan acara sosisalisasi tersebut bukanlah untuk mencari kekurangan dari masing masing pihak termasuk pelayanan operasional yang telah dilakukan pelabuhan selama ini namun lebih mengacu pada solusi terhadap permasalahan yang mungkin menjadi kendala dalam penerapan standar baru. Kedepan akan diupayakan pemberlakuan standar baru terhadap semua  pelabuhan yang diusahakan.

Terkait dengan sistem pelaporan kinerja pelabuhan, M. Yar’an menjelaskan Operator Terminal (pelabuhan) harus menyampaikan laporan kinerja pelayanan operasional pelabuhan setiap bulan kepada Otoritas Pelabuhan (Otpel), sedangkan Otpel akan melakukan pengawasan.  

Pada pelaksanaannya, kinerja pelayanan operasional di masing-masing terminal akan dievaluasi langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Pada kesempatan itu juga diadakan diskusi dan tanya jawab dengan menghindarkan 3 (tiga) narasumber yaitu Marlen Manurung (Kepala Seksi Jasa Tarif Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), I Nyoman Gde Saputra (Kepala Otoritas Pelabuhan III), Eko Harijadi Budijanto (Senior Manajer Pelayanan Terminal Pelindo III). Acara diskusi sendiri dipandu dan difasilitasi oleh Edi Priyanto (Kepala Humas PT Pelindo III).

Secara resmi acara ditutup oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Air Pelabuhan Tanjung Emas, Erwin Pangaribuan. Diharapkan kedepan bagi unit –unit pelaksana teknis dan operator terminal dan para pengguna jasa dapat saling mendukung untuk terciptanya pemenuhan standar pelayanan operasional, sehingga pada akhirnya tercipta layanan yang lebih baik.(c2/pr)


INDIKATOR PENGUKUR KINERJA JASA PELABUHAN:

  1. Waktu tunggu kapal (waiting time)
  2. Waktu pelayanan pemanduan (approach time)
  3. Waktu efektif (effective time dibanding berth time)
  4. Produktivitas kerja
  5. receiving/delivery petikemas
  6. Tingkat penggunaan dermaga (Berth Occupancy Ratio/BOR)
  7. Tingkat penggunaan gudang (Shed Occupancy Ratio/SOR)
  8. Tingkat penggunaan lapangan (Yard Occupancy Ratio/YOR)
  9. Kesiapan operasi peralatan

"Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya enggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya, saya enggak tau apa-apa. Mohon jangan diganggu anak isteri saya”.
M.Nazaruddin