DBHCT: Jatim Terima 669 Milliar dari Hasil Cukai Tembakau

DBHCT: Jatim Terima 669 Milliar dari Hasil Cukai Tembakau

Penggunaan dana ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008, yaitu digunakan untuk perbaikan lingkungan dari dampak tembakau
Dr. H. Rasiyo, MSi - Sekdaprov. Jatim

SURABAYA - Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Tahun 2010 dari Pusat, Provinsi Jawa Timur menerima jatah sebesar Rp 669 milyar lebih dari dana yang disetor Jatim ke pusat sebesar Rp 40 trilyun.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprov. Jatim Dr. H. Rasiyo, MSi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Sosialisasi Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Provinsi/ Kab/ Kota se jawa Timur Tahun Anggaran 2010 di The Sun City Hotel Sidoarjo, Selasa ( 3/5 ).

Dana sebesar Rp 669 Milyar lebih itu bukan untuk pemprov, tetapi Rp 472,5 Milyar di antaranya harus dibagi ke Kabupaten/ Kota se Jatim untuk program community development

“Seperti untuk pembangunan Rumah Sakit yang dapat untuk menampung dan mengobati masyarakat yang terkena dampak tembakau seperti; sakit jantung, paru-paru, sakit darah tinggi atau stroke,” tegas Sekdaprov. Jatim, seperti dilansir biro Humas Pemprov Jatim.

Menurut Rasiyo, dana bagi hasil cukai tembakau yang diberikan ke Kab/ Kota sebesar Rp 472,5 milyar lebih itu selama setahun hanya terserap sebasar 77,5 %. Berarti penggunaannya kurang maksimal, seharusnya bisa mencapai 90 % lebih.

Sementara, Pemprov. Jatim yang kebagian sebesar Rp 196,5 milyar lebih ini penggunaannya bisa mencapai 92,1 %. “ Agar bisa dipertanggung jawabkan atau untuk mempermudah penggunaan anggaran DBHCT maka harus sesuai dengan aturan yakni sebesar 20 % untuk triwulan I, 30 % triwulan ke II, 30 % triwulan ke III dan sebesar 20 % untuk triwulan ke IV,” jelasnya.

Sebab, kalau penggunaannya tidak sesuai juklak yang ada, pasti penyerapannya tidak bisa maksimal. Mungkin Kab/Kota takut atau kurang mengerti dengan aturan perundangan kemenkeu, tetapi aturan itu tidak terlalu ekstrim dan semua itu bisa digunakan sesuai dengan program pembangunan yang ada di Kab/ Kota maupun Prov. Jatim.

"Kalau penggunaan DBHCT ini tidak bisa terserap maksimal maka dampaknya akan berpengaruh pada pembagian DBHCT di tahun berikutnya" ujar Rasiyo

Sebagai gambaran, tahun 2010 DBHCT Prov. Jatim mendapatkan bagian sebesar Rp 669 milyar lebih, sementara tahun 2011 akan mendapat bagian sebesar Rp 618 milyar lebih.

“ Jumlah ini belum ditambah dengan APBN, kalau sudah ditambah dengan APBN, jumlahnya bisa lebih dari Rp 669 milyar lebih,” terangnya.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov. Jatim mengatakan, Sosialisasi Hasil Evaluasi Penggunaan DBHCT Tahun 2010 Prov/Kab/Kota se Jatim ini bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penggunaan DBHCT. Ini agar tidak bertentangan dengan renstra atau program yang ada.

Dikatakan, hasil evaluasi penggunaan DBHCT Tahun 2010, dari 26 daerah yang telah dievaluasi, terdapat sembilan daerah yang kegiatannya belum sesuai dengan aturan yang ada termasuk Jatim dan beberapa daerah Kab/Kota di Jatim).

Ketidaksesuaian tersebut umumnya terjadi pada ketidakjelasan nomenklatur/judul kegiatan sehingga tidak bisa menggambarkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan. Kesalahan juga terjadi pada pengelompokan kegiatan sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah saat dievaluasi.

Berikutnya kurang fokusnya kegiatan sehingga sasaran sebagaimana yang diatur dalam PMK menjadi kabur. Kesalahan terakhir adalah substansi kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi sehari ini diikuti 310 orang dari SKPD Prov. Jatim dan seluruh SKPD Kab/ Kota yang terkait dengan penggunaan DBHCT.(c7/pr/hms/jatim)

"Gairah kerja adalah pertanda daya hidup; dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut."
Pangemanann