Debt Collector: Penggunaan Jasa Penagihan Tidak Dilarang

Debt Collector: Penggunaan Jasa Penagihan Tidak Dilarang

DPR memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) untuk melarang pihak bank memakai jasa penagih utang dari pihak ketiga


SURABAYA - Industri perbankan berharap tidak ada larangan bagi pihak bank untuk menyewa jasa penagih utang alias debt collector dari pihak ketiga. Mereka menilai kebijakan ini lebih efisien.

Salah satu CEO BNI Surabaya, Sukarno, mengatakan, kebijakan melarang pengalihan debt collector ke pihak ketiga sangat tidak mungkin, karena akan membuat pekerjaan semaikn ruwet.

"Nggak mungkin kalau tidak dialihkan ke pihak ketiga, terutama untuk menangani kredit konsumer yang banyak sekali dan ribet," ujarnya, Seperti dilansir laman Diskominfo Jatim.

Menurutnya untuk kredit korporasi atau UMKM, masih memungkinkan bagi pihak bank untuk memakai jasa analis dan penagih kredit di internal bank sendiri.

Sebab, dalam penyaluran kredit jenis tersebut, biasanya sejak awal dikawal oleh account officer oleh bank bersangkutan yang sekaligus memantau kelancaran pembayaran kredit.

Seperti diberitakan, DPR memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) untuk melarang pihak bank memakai jasa penagih utang dari pihak ketiga.

Pertimbangannya, jika terjadi kekerasan atau sesuatu yang tak diinginkan, bank harus bertanggung jawab, bukan pihak ketiga yang disewa jasanya.

Rekomendasi ini mencuat seiring kasus tewasnya nasabah kartu kredit Citibank, Irzen Octa, saat mengurus tunggakan utangnya di kantor Citibank. Irzen diinterogasi oleh debt collector yang disewa oleh Citibank.

Sukarno mengatakan di perusahaannya sejak semula menginstruksikan kepada penagih utang untuk tidak menggunakan cara-cara intimidatif.

"Debt collector jangan disalahartikan ke hal yang negatif. Caranya tidak keras dan bukan kriminal," ujarnya.

Sementara itu terkait industri kartu kredit perbankan, pihak Bank Indonesia (BI) tetap akan mendorong pengembangan industri kartu kredit.

BI akan lebih gencar menyosialisasikan segala macam aspek dalam bisnis kartu kredit, termasuk konsekuensi tunggakan dan urusan dengan debt collector yang marak dibicarakan akhir-akhir ini.

Kepala Biro Humas BI Surabaya, Difi A. Johansyah, kepada wartawan mengatakan, pemahaman kartu kredit sebagai alat bayar pengganti uang harus dipahami oleh nasabah. Kartu kredit seharusnya seperti kartu debit.

Jadi, memang harus diukur. BI masih terus menggalakkan industri kartu kredit untuk mengurangi uang yang beredar. "Cash less society harus terus didorong agar transaksi semakin efisien dan aman," jelasnya.(c8/lik)

"Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya."
Frischboten