Baru 37% UMKM Tuban Memiliki NPWP, KPP Gencarkan Sosialisasi

Tuban – KPP Pratama Tuban terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018. Peraturan yang baru diberlakukan mulai 1 Juli 2018 itu memuat tentang Pajak Penghasilan atas omset yang diperoleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal yang menjadi sorotan utama adalah tarif pajak yang hanya 0.5% dari omset yang diterima pengusaha selama 1 bulan.

PP No.23 ini merupakan pengganti PP No.46 Tahun 2013 yang sebelumnya mengatur tentang besaran pajak bagi UMKM sebesar 1%. Dengan peraturan yang baru ini pengusaha bisa bernafas sedikit lega dengan pengurangan pajak setengah dari sebelumnya.

Tarif pajak 0.5 % diperuntukkan bagi pengusaha UMKM yang memiliki omset kotor dibawah Rp. 4,8 Milyar per tahun. Sebagai contoh, omset kotor dagang selama 1 bulan sebesar Rp. 10 juta, maka berdasarkan PP No.23 tahun 2018 hanya dikenai pajak 0.5%, yakni sebesar Rp. 50.000 saja.

Dari data perhitungan Tax Coverage Ratio (TCR) di KPP Pratama, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dan Wajib Pajak Badan sebanyak 29.606.

Jumlah tersebut hanya sebesar 37,19% dari total UMKM sebanyak 79.704. Berarti masih banyak UMKM di Kabupaten Tuban yang berpotensi untuk mendaftar NPWP dan berpartisipasi membayar pajak.

Kesadaran pajak yang masih rendah mengharuskan KPP Pratama Tuban lebih getol dalam mensosialisasikan PP No. 23 ini. Sosialisasi dilakukan melalui tanya jawab di kantor pajak, talkshow di radio, media sosial, media online, dan secara langsung mendatangi lokasi wajib pajak.

“Kami targetkan selama tahun 2018 akan didaftarkan sekitar 2.000 NPWP baru. Oleh karena itu akan terus kita genjot sosialisasi door to door dengan datang langsung ke sentra ekonomi dan pusat perdagangan,” jelas Eko Radnadi Susetio, Kepala KPP Pratama Tuban.

Selain itu, KPP juga menggandeng Badan Usaha dan dinas pemerintah yang merangkul para UMKM di Tuban. Beberapa MoU dan Kerjasama sudah dilakukan. Pembinaan melalui Business Development Service (BDS) sudah dilakukan. Dengan cara ini diharapkan agar setiap UMKM bisa memiliki NPWP dan sadar pajak. (Afi).