APBMI Jatim Desak Hapus Instruksi Dirjen Hubla Soal Pungutan Satu Persen

Wartapedia, Surabaya. Besaran pungutan dalam setiap kegiatan bongkar muat di pelabuhan sebesar 1% kembali menjadi sorotan. Besaran pungutan atas instruksi Direktorat Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) yang ditandatangani Dirjen Hubla Kemenhub Tonny Budiono, 11 Januari 2017 lalu, diminta dihentikan.

Besaran pungutan itu sendiri, tertera dalam aturan tentang Pelaksanaan Pengawasan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Terkait Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bernomor : UM.008/3/12/DJPL.17.

“Bongkar muat di pelabuhan itu sudah bekerja dengan baik. Lalu, apanya yang diawasi ? Dan, siapa pengawasnya?” kata Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur, Kody Lamahayu Fredy, Jumat (25/08/2017).

Kody menuturkan, pungutan pengawasan bongkar berlebel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipatok besarannya 1% dari ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) tersebut sangat tidak efektif diberlakukan pemerintah.

Bahkan, pungutan yang dinilai tanpa manfaat serta keuntungan bagi pemilik barang dan pengguna jasa bongkar muat tersebut, segera dihentikan pelaksanaannya.

“Kami minta Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak mengentikan kegiatan (pungutan PNBP, red) ini. Bila perlu dihapus, dan jangan hanya direvisi saja. PNBP satu persen ini terlalu mengada-ada,” tukas Kody.

Keberatan APBMI Jatim terhadap pemberlakuan PNBP 1% untuk pengawasan bongkar muat tersebut, lanjut Kody, tidak serta-merta menghentikan jenis pungutan lainnya.

Dia mencontohkan, biaya-biaya yang tidak memiliki fasilitas atau yang tidak ada pekerjaannya, tetap saja dipungut sesuai nominal dan besaran yang diberlakukan.

“Praktik pungutan atau ongkos-ongkos yang tidak ada fasilitasnya, atau biaya-biaya yang tidak ada fasilitasnya dan tidak ada kerjaannya tetap saja dipungut. Begitu juga dengan PNBP 1 persen juga dipungut,” lanjut Kody heran.

Lebih jauh diingatkan, awal penerbitan aturan PNBP 1% tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan biaya-biaya yang tidak jelas dalam kegiatan bongkar muat yang dipungut operator pelabuhan.

Pada kenyataan, biaya kegiatan yang besarannya sekitar Rp 10 ribu itu tetap saja menjadi kewajiban yang harus dibayar kepada operator pelabuhan.

“Masih ditambah lagi dengan PNBP satu persen yang ditarik OP. Kalau jenis macam pungutan dengan dalihnya itu tetap saja dilakukan di pelabuhan, dampaknya adalah biaya logistik akan semakin tinggi,” urai Kody.

Terpisah, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak, Mauritz HN Sibarani mengaku, keresahan para perusahaan bongkar muat (PBM) terkait PNBP 1% untuk pengawasan kegiatan bongkar muat itu masih tahap pembahasan.

Hanya saja, Mauritz belum bisa memastikan, selesainya pembahasan revisi aturan PNBP 1% di tingkat pusat tersebut.

“Sudah dibahas revisinya. Tapi, kapan terbitnya aturan yang direvisi itu, ditunggu saja,” kilah Mauritz.

Sekadar tahu, Kementerian Perhubungan telah menetapkan delapan komoditi dikenai kewajiban PNBP untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan.

Komoditas barang kena pungut dan tergolong barang khusus tersebut antara lain, kayu gelondongan, barang curah yang tidak tidak menggunakan pipanisasi atau conveyor, rel, dan ternak, serta komoditi yang tergolong mengganggu seperti, besi dan baja, scrap/besi tua, alat berat, serta barang logam dan batangan.(sa/ms/asb)